Sebagian Akbar Umkm Belum Masuk Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

© AntaraKepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi membicarakan baru 34,5 persen pelaku UMKM yg masuk dan terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sampai akhir 2022 lalu.

Jakarta: Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengungkapkan baru 34,lima persen pelaku UMKM yg masuk dan terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) hingga akhir 2022 lalu.

"Pak Presiden mengharapkan UMKM bisa terlibat penuh dalam PBJP, minimal 40 % yang ditargetkan bisa terlibat. Namun saat ini realisasinya sampai akhir 2022 masih 34,lima % yg terlibat," pungkasnya dalam audiensi menggunakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dikutip menurut Antara, Kamis, lima Januari 2023.

Dalam kesempatan itu Hendrar menjelaskan potensi transaksi belanja yang tercatat pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2022 mencapai Rp400 triliun adalah belanja Produk Dalam Negeri (PDN).

"Hasil evaluasi LKPP pada akhir 2022 mencatat berdasarkan Rp410 triliun ada 78 % yg adalah PDN. Peningkatan yang terhitung spektakuler merupakan pada produk tayang pada katalog elektro yang tercatat mencapai dua,4 juta produk di akhir 2022, sesudah sebelumnya hanya masih ada lebih kurang 52 ribu produk pada awal 2022," ungkapnya.

Pemerintah, lanjutnya, menargetkan jumlah produk yg tayang di katalog elektro bisa naik menjadi lima juta produk hingga akhir 2023 menggunakan rencana menambahkan beberapa pekerjaan konstruksi.

Terkait sistem PBJP yang kerap jadi titik kritis potensi korupsi, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta menjelaskan perlunya integrasi data semenjak perencanaan sampai menggunakan serah terima pekerjaan pengadaan.

Ia menyampaikan selama ini LKPP telah berusaha membangun sistem yang berfungsi selayaknya pipa, tetapi sayangnya belum banyak data yg sanggup mengalir.

Setya menyampaikan masih banyak transaksi yg terjadi di luar sistem, sebagai akibatnya memicu masih banyak terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) sang KPK di lapangan. Karena terjadi di luar sistem, transaksi-transaksi tersebut nir bisa dimonitor.

Oleh karenanya LKPP memerlukan dukungan dari KPK & Kementerian/Lembaga (K/L) terkait buat mendorong komunikasi menggunakan K/L dan pemerintah daerah supaya lebih kooperatif dalam mencatatkan transaksi belanja sinkron sistem yg telah disediakan.

Menanggapi penjelasan LKPP, Ketua KPK Firli Bahuri berkata dirinya sudah mengusulkan adanya sistem pengadaan nasional kepada Presiden Jokowi. Hal itu dilakukan buat sanggup mengatasi permasalahan proses pengadaan yang sebagai titik rawan terjadinya korupsi.

"Saya sudah pernah menyampaikan inspirasi buat menekan nomorkorupsi dalam pengadaan barang/jasa melalui sistem pengadaan yg bisa mengintegrasikan mulai dari proses terima anggaran hingga keterangan acara serah terima pekerjaan," celoteh Firli.

Integrasi sistem tadi rencananya akan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, & Kementerian Dalam Negeri.

Jangan lupa ikuti update liputan lainnya & follow akun google news Medcom.id.

Related Post

No comments:

Post a Comment

Back to Top

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Cari Artikel

Jasa Pasang Iklan Google Website Judi Online